PANGLIMA TNI : Merintih Tangani Musibah, Tidak Memiliki Dana Kontingensi

Seputar Berita - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyalahkan tidak terdapatnya dana kontingensi musibah di lembaganya. Dia menjelaskan TNI sering terbentur permasalahan budget dalam memberi respon permasalahan kebencanan sebab ini. Walau sebenarnya personil TNI sering hadir lebih dulu di lokasi musibah daripada personil yang lain.

Panglima memberikan contoh personelnya sampai ke lokasi musibah gempa di Lombok, Palu, Selat Sunda, terhitung Lampung, kebakaran di Sumatera serta Kalimantan, pertama-tama sebab TNI memiliki aparat teritorial sampai ke daerah. “Setelah itu kami hadapi satu permasalahan, yakni TNI tidak mempunyai dana kontingensi,” kata Hadi di Rapat Dengar Opini dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

Berbeda dengan Polri, kata Hadi, TNI harus berkoordinasi dengan lembaga lain. Ia mencontohkan salah satunya dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hadi berharap TNI memiliki hak yang sama seperti Polri.
Soal anggaran ini pertama kali disoroti oleh anggota Komisi I asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon, dalam rapat dengar pendapat soal rencana pengiriman personil TNI ke Australia. Ia mengatakan tak elok bila operasi TNI justru sebagian besarnya didanai oleh BNPB.
Misi kali ini yakni bantuan memadamkan kebakaran hutan di Australia, TNI didukung dengan dana BNPB. Bahkan sebagian besar dana ditanggung BNPB. Untuk operasi kemanusiaan ini Mabes TNI mengucurkan dana Rp 1.729.180.975. Ditambah dengan dukungan BNPB Rp 8.655.599.460.“Saya minta anggarannya penuh dari Mabes TNI, tidak boleh dari BNPB.”

Effendi beralasan, BNPB bukan sisi dari TNI, demikian juga TNI bukan sisi dari BNPB walau Kepala BNPB Letjen Doni Monardo berlatar belakang militer. Dia memiliki pendapat, TNI harus memiliki otoritas yang tambah lebih besar, sebab ini ditata dalam ketentuan mobilisasi kemampuan militer dengan kelompok operasi militer tidak hanya perang.
Pada rangkuman rapat Komisi I pada akhirnya masukkan bahasan itu dalam point dua rangkuman. Tetapi untuk tidak semua kelompok operasi militer tidak hanya perang yang sejumlah 14 (terhitung terorisme, separatisme, dan lain-lain) tetapi cuma untuk misi kemanusiaan. “Komisi I DPR RI menekan Pemerintah untuk pemenuhan realisasi budget kontingensi TNI dalam misi kemanusiaan seperti point 1 tertera di atas.” Demikian rapat mengaitkan.
Point pertama rangkuman rapat mengatakan, “Komisi I DPR RI mengemukakan opini serta menyepakati keinginan pemerintah mengirim satu SST Zeni TNI pada misi pertolongan kemanusiaan ke Negara Australia.”